TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menyatakan mendukung Pemerintah untuk mengatur perlintasan sebidang dengan jalan menjadi tidak sebidang atau pemasangan pintu perlintasan guna meningkatkan keselamatan perjalanan Kereta Api.
“KAI siap mendukung pemerintah untuk dapat melakukan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang demi keselamatan perjalanan kereta api,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat 30 April 2021.
Joni mengatakan, perubahan perlintasan sebidang Kereta Api dengan jalan menjadi tidak sebidang atau pemasangan pintu perlintasan merupakan wewenang pemerintah pusat atau daerah.
Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.
Ia menyebut, pada Pasal 5 disebutkan bahwa setiap perlintasan sebidang yang ada harus dilakukan evaluasi paling sedikit satu tahun sekali oleh Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
"Hasil evaluasi tersebut disertai rekomendasi apakah perlintasan tersebut dibuat menjadi tidak sebidang, ditutup, atau ditingkatkan keselamatannya dengan memasang portal, isyarat lampu, tulisan, suara, dan lainnya," ujarnya.
